Generasi Anti Korupsi
“We could not realize a good governance since corruptions will gradually undermine a country if they are not eradicated to their roots.” – Bobby Rio Indriyantho
Akhir-akhir ini headline berita di Indonesia dipenuhi dengan kabar diserangnya salah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh orang tak dikenal. Menurut kebanyakan orang, kejadian tersebut tidak terlalu mencengangkan tetapi sangat keji mengingat lembaga anti rasuah tersebut sudah sering diteror sejak KPK Jilid 1 karena kerja keras mereka untuk menjebloskan para koruptor ke dalam bui. Bagi kita, kejadian itu menunjukkan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kita masyarakat Indonesia yang masih cinta dengan bangsa ini harus berada di belakang KPK. Sebagai warga negara Indonesia yang sedang belajar, berkarir, dan tinggal di negara Jerman, tidak menyurutkan kepedulian kita untuk terus menyuarakan anti korupsi.
Narasi tersebut merupakan sekilas tentang apa yang akan saya bahas di artikel kali ini dan sangat cocok dengan cerita pertemuan pertama kali dengan Ketua KPK Republik Indonesia di Jerman. Kala itu hari Rabu, 25 Januari 2017, FORMID e.V. diundang oleh KBRI Berlin untuk menghadiri pertemuan dengan Ketua KPK Bapak Agus Rahardjo. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Duta Besar RI untuk Jerman yaitu Bapak Dr.-Ing. Fauzi Bowo. Karena hanya dua orang saja, FORMID e.V. diwakili oleh saya sendiri dan Aji. Pertemuan dalam rangka kunjungan kerja KPK tersebut digelar di ruang rapat KBRI, Lehrter Straße 16-17, Berlin dan dihadiri oleh banyak perwakilan organisasi-organisasi di Berlin dan sekitarnya.
Ketua KPK Bapak Agus Rahardjo dan Dubes RI untuk Jerman Dr.-Ing. Fauzi Bowo
Presentasi berjudul “Upaya Pemberantasan Korupsi” ini dibawakan Pak Agus yang diawali dengan tugas-tugas KPK yaitu monitoring, pencegahan, supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan monitoring. Lembaga ini juga mempunyai fungsi utama yaitu KPK as trigger mechanism dengan melakukan dua macam pendekatan. Top-Down Approach dilakukan KPK dengan memberikan rekomendasi terhadap sistem administrasi dan tata kelola pemerintah, seperti reformasi di bea cukai, pajak, tata kelola tambang dan batubara, kehutanan, dan lain sebagainya. Sebaliknya melalui Bottom-Up Approach, KPK menyampaikan contoh baik dari program yang efektif mencegah korupsi dari tingkat kabupaten/walikota agar dapat ditiru daerah lainnya.
Presentasi yang dibawakan oleh Bapak Agus Rahardjo
Selain menjabarkan tugas dan peran KPK, Pak Agus juga menjelaskan tentang criminal justice system dalam kasus korupsi yang bekerja sama dengan kepolisian serta kejaksaan. Data statistik KPK menyebutkan bahwa lebih dari 50% kasus korupsi adalah penyuapan, diikuti pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pungli, perijinan, dan pencucian uang. Berkaitan dengan kasus suap-meyuap ini, KPK telah mencatatkan sejarah dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terbanyak sepanjang tahun 2016 yaitu 15 kasus OTT. Data ini menunjukan prestasi sekaligus ironi. Disebut prestasi karena dengan kerja kerasnya, KPK makin banyak memberantas kasus korupsi lewat OTT. Namun, hal tersebut juga merupakan ironi mengingat banyaknya jumlah kasus yang terjadi menunjukkan para koruptor juga semakin masif dan berani melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Di samping pencegahan korupsi, KPK juga menyediakan wadah pengaduan masyarakat terhadap kasus korupsi lewat whistle blower system. Aplikasi baru bertajuk “Jaga” juga diluncurkan agar masyarakat Indonesia dapat mengontrol dan mengawasi secara bersama-sama terhadap lembaga-lembaga di beberapa sektor seperti “Jaga Sekolahku”, “Jaga Rumah Sakitku”, “Jaga Puskesmasku, dan “Jaga Perizinanku”. Aplikasi tersebut dapat diunduh dengan mudah melalui smartphone dan ke depannya akan dikembangkan ke sektor-sektor lainnya. Transparansi sektor publik, pendidikan dan pelayanan masyarakat melalui kampanye anti korupsi, media, komunitas anti korupsi, serta perbaikan sistem asministratif terus dikakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang memang telah menjamur di Indonesia.
Satu hal menarik yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut dapat dilihat dari corruption perception index (sumber: www.transparency.org) yang dimiliki Indonesia. Dari tahun 1996 sampai 2016, tren indeks tersebut terus meningkat. Hal itu menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2016 (indeks 37) lebih berhasil dibandingkan Filipina, Thailand, Timor Leste (indeks 35) dan Vietnam (indeks 33), walaupun masih di bawah Malaysia (indeks 49) dan Brunei (indeks 58). Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang korupsinya paling kecil dengan indeks 84 (zero corruption bernilai 100), sedangkan Laos, Myanmar, dan Kamboja masih di bawah 30. Melihat statistik tersebut, Indonesia boleh sedikit berbangga tetapi juga harus terus meningkatkan pemberantasan korupsi dengan mendukung KPK dan membantu melaporkan segala upaya tindak pidana korupsi kepada lembaga anti rasuah tersebut. Generasi kita sekarang ini merupakan generasi emas anti korupsi di tengah pusaran para koruptor yang makin merajalela dan tengah terus berupaya melemahkan serta menyerang KPK. Kita tidak boleh takut terhadap koruptor, karena makin kita takut memberantas korupsi, maka mereka para koruptor makin keras tertawa di atas penderitaan kita. Sungguh biadabnya para koruptor yang sedang menikmati uang rakyat, sementara rakyatnya bersusah-payah membanting tulang mencari sesuap nasi. Untuk menutup artikel kali ini, alangkah tepatnya saya mengutip kata-kata yang sangat mencerminkan kejahatan korupsi sampai detik ini.
“In too many countries, people are deprived of their most basic needs and go to bed hungry every night because of corruption, while the powerful and corrupt enjoy lavish lifestyles with impunity.” Jose Ugaz, Chair of Transparency International
#savekpk #kitakpk
#generasiantikorupsi
Foto bersama Ketua KPK Bapak Agus Rahardjo
Ditulis oleh: Bobby Rio Indriyantho (PhD in Structural Analysis)
Foto oleh: Aji Pratama Rendragraha
